Kajian Implementasi Desentralisasi Dalam Tata Kelola Infrastruktur Perkotaan Di Jakarta Selatan

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi desentralisasi dalam tata kelola infrastruktur perkotaan di Jakarta Selatan dengan menempatkan dinamika lokal sebagai bagian dari sistem tata kelola perkotaan yang lebih luas. Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya tekanan mobilitas di kawasan perkotaan yang ditandai oleh ketidakseimbangan antara kapasitas infrastruktur jalan dan volume kendaraan yang terus meningkat, sehingga menimbulkan kemacetan kronis serta berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam konteks tersebut, Jakarta Selatan diposisikan sebagai wilayah strategis yang merepresentasikan tantangan implementasi desentralisasi pada level mikro hingga makro dalam pembangunan infrastruktur perkotaan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi desentralisasi dalam tata kelola infrastruktur perkotaan, khususnya dalam konteks kolaborasi antaraktor dan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan dan penyelesaian permasalahan infrastruktur. Studi kasus difokuskan pada penanganan koridor jalan strategis di Jakarta Selatan, yaitu Jalan Ciledug Raya segmen Universitas Budi Luhur–Ulujami, sebagai representasi konkret dinamika tata kelola infrastruktur perkotaan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, studi dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi di Jakarta Selatan telah membuka ruang kolaborasi lintas aktor antara DPRD, perangkat daerah, pemerintah wilayah, dan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan infrastruktur.Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat berperan penting dalam mendorong masuknya isu infrastruktur ke dalam agenda kebijakan daerah serta memperkuat praktik collaborative governance. Namun demikian, implementasi desentralisasi masih menghadapi tantangan berupa pembebasan lahan, koordinasi lintas sektor, dan keterbatasan kapasitas kelembagaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas desentralisasi dalam tata kelola infrastruktur perkotaan sangat ditentukan oleh sinergi antaraktor, penguatan partisipasi publik, dan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kompleksitas pembangunan perkotaan.